ZOAHARIAN.COM – Wilayah Otonom Bougainville semakin memantapkan langkah menuju status sebagai negara merdeka. Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, secara resmi menetapkan target politik agar wilayah tersebut bertransisi menuju pemerintahan mandiri pada 2027 sebelum mendeklarasikan kemerdekaan penuh pada 2030.

Keputusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang Bougainville yang selama lebih dari dua dekade menjalani proses perdamaian dan negosiasi dengan Pemerintah Papua Nugini (PNG).

Mengutip laporan Islands Business, Presiden Toroama menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan didasarkan pada kepentingan politik sesaat, melainkan berlandaskan Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan resmi yang telah disepakati setelah referendum kemerdekaan.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," ujar Toroama.

Ia menegaskan bahwa hasil referendum yang menunjukkan dukungan mayoritas rakyat Bougainville terhadap kemerdekaan tetap menjadi landasan utama perjuangan wilayah tersebut untuk memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat di tingkat internasional.

Selain itu, Toroama juga mengacu pada sejumlah dokumen penting yang menjadi peta jalan menuju kemerdekaan, termasuk Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia.

Pemerintahan Mandiri Dimulai 2027

Dalam rencana yang telah ditetapkan, Bougainville akan menjalani fase persiapan hingga 1 September 2027. Pada periode ini, pemerintah daerah akan fokus memperkuat kelembagaan, tata kelola pemerintahan, sektor keamanan, serta kesiapan ekonomi sebagai fondasi negara baru.

Memasuki 1 September 2027, Bougainville dijadwalkan resmi memasuki era pemerintahan mandiri (self-government). Pada tahap tersebut, wilayah ini akan mengambil alih berbagai kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.

Toroama menyebut fase tersebut sebagai bentuk tertinggi dari implementasi konstitusi sebelum Bougainville secara resmi menjadi negara merdeka pada tahun 2030, dengan tanggal deklarasi yang akan ditetapkan kemudian.

Tetap Jaga Hubungan Baik dengan Papua Nugini

Meski menargetkan kemerdekaan penuh, Presiden Toroama menegaskan bahwa Bougainville tetap berkomitmen menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama dengan Pemerintah Papua Nugini.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Bougainville untuk tetap bersatu, bersabar, serta menjaga stabilitas dan perdamaian yang telah dibangun melalui proses negosiasi panjang selama bertahun-tahun.

Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Bougainville berpotensi menjadi negara baru di kawasan Pasifik yang letaknya relatif dekat dengan Indonesia, khususnya wilayah Papua, pada 2030.

#Bougainville #PapuaNugini #KemerdekaanBougainville #IshmaelToroama #Pasifik #Referendum #PolitikInternasional #Indonesia