ZONAHARIAN.COM – Presiden Prabowo Subianto menanggapi berbagai sorotan dan kritik dari media internasional terkait kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan.

Perhatian terhadap ekonomi Indonesia mencuat setelah media asal Inggris, The Economist, menerbitkan artikel berjudul Archipelagoing Fast pada 16 Mei 2025. Artikel tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari publik.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kritik tidak seharusnya dihindari. Sebaliknya, kritik menjadi bagian dari proses pembangunan bangsa yang sehat.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo, dikutip Senin (15/6).

Presiden mengatakan pengalaman panjangnya di dunia militer, kehidupan publik, dan politik selama puluhan tahun telah membentuk pemahamannya mengenai pentingnya kritik dalam sistem demokrasi. Ia mengaku selalu mencermati setiap masukan yang ditujukan kepada pemerintahannya dengan berlandaskan fakta dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," katanya.

Prabowo juga kembali menegaskan keyakinannya terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik yang tersedia saat ini, meskipun tidak luput dari berbagai kekurangan.

Ia mengingat perjalanan politiknya yang telah mengikuti pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya memperoleh mandat rakyat dalam Pemilu 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," ungkapnya.

Menurut Prabowo, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekitar 90 juta pemilih yang memberikan dukungan kepadanya dalam Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," tegasnya.

Program MBG hingga Danantara Jadi Fokus Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanggapi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kerap menjadi sorotan. Ia membantah anggapan bahwa program tersebut merupakan kebijakan yang radikal.

Menurutnya, program bantuan gizi dan makan sekolah telah diterapkan di lebih dari 100 negara dengan berbagai model pelaksanaan.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," ujarnya.

Selain MBG, pemerintah juga terus menjalankan sejumlah program prioritas lainnya, seperti peningkatan kualitas layanan rumah sakit, cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat bagi keluarga kurang mampu, hingga penguatan investasi melalui pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," tambahnya.

Ekonomi Indonesia Dinilai Tetap Kuat
Terkait kondisi ekonomi nasional, Prabowo menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat dibandingkan banyak negara anggota G20.

Ia menyebut defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang Indonesia terhadap PDB masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara maju.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan efisiensi belanja negara yang tidak produktif hingga lebih dari Rp300 triliun. Di saat yang sama, berbagai reformasi terus dilakukan, mulai dari digitalisasi sistem perpajakan, perbaikan tata kelola ekspor, hingga penguatan pengawasan terhadap praktik penyelundupan.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat berbagai program strategis guna memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional. Langkah tersebut meliputi implementasi biodiesel B50, pengembangan kendaraan listrik, perluasan energi surya, pembangunan kilang baru, penambahan cadangan bahan bakar strategis, hingga legalisasi produksi minyak rakyat agar pelaku usaha kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal