Meski sama-sama berstatus ASN dan bekerja berdasarkan perjanjian kerja, PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaan tersebut mencakup skema pengadaan, waktu kerja, penghasilan, perjanjian kerja, hingga mekanisme pengelolaannya.

Apa Itu PPPK? 

PPPK adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Status ini berbeda dengan PNS yang merupakan pegawai ASN dengan status kepegawaian tetap.

Masa perjanjian kerja PPPK paling singkat satu tahun. Perpanjangan perjanjian kerja mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain hasil penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, ketersediaan anggaran, serta batas usia pensiun sesuai jabatan.

Dengan demikian, PPPK bukan pegawai honorer biasa. PPPK merupakan bagian dari ASN yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apa Itu PPPK Paruh Waktu?

PPPK Paruh Waktu merupakan skema ASN yang diperkenalkan pemerintah dalam rangka penataan pegawai non-ASN sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga pada instansi pemerintah.

Pada skema awal, pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan PPPK Paruh Waktu ditujukan antara lain bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti tahapan seleksi ASN 2024 tetapi belum dapat mengisi formasi yang tersedia. Pengusulan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran instansi.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, yang mulai berlaku pada 26 Juni 2026.

Regulasi tersebut mengatur berbagai hal, mulai dari pengadaan, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, pemberhentian, hingga pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.

Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu tidak hanya terletak pada durasi bekerja. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

1. Skema pengangkatan

PPPK Penuh Waktu diangkat untuk memenuhi kebutuhan ASN berdasarkan formasi yang ditetapkan instansi pemerintah.

Sementara itu, PPPK Paruh Waktu memiliki mekanisme pengadaan tersendiri. Skema ini merupakan bagian dari kebijakan penataan pegawai non-ASN dan pelaksanaannya mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kemampuan anggaran instansi.

Artinya, PPPK Paruh Waktu bukan sekadar PPPK Penuh Waktu yang jam kerjanya dikurangi. Skema tersebut memiliki dasar hukum dan mekanisme pengadaan tersendiri.

2. Waktu kerja

PPPK Penuh Waktu melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan jam kerja ASN serta kebutuhan instansi.

Adapun waktu kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dan kebutuhan instansi.

Karena itu, angka tertentu tidak dapat langsung dijadikan patokan universal bagi seluruh PPPK Paruh Waktu. Ketentuan waktu kerja perlu dilihat berdasarkan perjanjian kerja dan aturan yang berlaku pada masing-masing instansi.

3. Penghasilan

Penghasilan PPPK Penuh Waktu mengikuti ketentuan penggajian ASN berdasarkan golongan dan jabatan yang bersangkutan.

Sementara itu, PPPK Paruh Waktu memperoleh upah sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan atau ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Dengan demikian, nominal penghasilan PPPK Paruh Waktu tidak dapat disamaratakan untuk seluruh instansi maupun seluruh pegawai.

4. Perjanjian kerja

Baik PPPK Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu sama-sama memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja.

Namun, PPPK Paruh Waktu memiliki ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.

Karena itu, durasi perjanjian kerja tidak sebaiknya disamaratakan. Ketentuan mengenai masa kerja perlu mengacu pada perjanjian kerja dan regulasi yang berlaku.

Apakah PPPK Paruh Waktu Bisa Menjadi PPPK Penuh Waktu?

PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 mengatur mengenai pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti seluruh PPPK Paruh Waktu otomatis berubah menjadi PPPK Penuh Waktu. Pengalihan tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku, kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran, serta persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Karena itu, informasi yang menyebut seluruh PPPK Paruh Waktu pasti diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada tahun tertentu perlu diperiksa berdasarkan regulasi terbaru.

Apakah PPPK Paruh Waktu Bisa Menjadi PNS?

PPPK dan PNS merupakan dua jenis Pegawai ASN dengan status yang berbeda.

PPPK tidak otomatis berubah menjadi PNS hanya karena telah bekerja selama jangka waktu tertentu. Pengadaan PNS memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, status PPPK Paruh Waktu tetap berbeda dengan PNS. Begitu pula perubahan status dari PPPK menjadi PNS tidak berlangsung secara otomatis.

Jenis Jabatan PPPK Paruh Waktu

Dalam penjelasan pemerintah mengenai skema PPPK Paruh Waktu, jabatan yang dapat diusulkan mencakup sejumlah bidang, antara lain guru, tenaga kesehatan, serta berbagai jabatan teknis dan layanan operasional.

Ketentuan terbaru juga mencakup jabatan nonmanajerial seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, serta sejumlah jabatan layanan operasional sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan yang berlaku.

Perbandingan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu terutama terletak pada skema pengadaan, waktu kerja, penghasilan, perjanjian kerja, serta mekanisme pengelolaan kepegawaiannya.

PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menata pegawai non-ASN sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga di instansi pemerintah. Sementara itu, PPPK Penuh Waktu bekerja berdasarkan formasi PPPK dengan ketentuan kerja sesuai kebutuhan instansi dan regulasi ASN.

Yang perlu diperhatikan, ketentuan mengenai PPPK Paruh Waktu terus berkembang. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 menjadi salah satu regulasi penting yang perlu dijadikan rujukan dalam memahami pengadaan dan pengelolaan PPPK Paruh Waktu terbaru.