ZOAHARIAN.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengingatkan pentingnya kekuatan penyeimbang atau counterweight dalam menjaga demokrasi dan kehidupan bernegara. Menurutnya, kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol berpotensi melahirkan penyimpangan dan menjauh dari prinsip keadilan.

Jimly menegaskan, masyarakat tidak boleh tinggal diam ketika melihat adanya praktik kekuasaan yang dinilai menyimpang. Suara rakyat, kritik konstruktif, serta kekuatan moral harus hadir untuk mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tetap berada di jalur yang benar.

Pernyataan tersebut disampaikan Jimly saat menghadiri kegiatan Aksi Rakyat Bela Indonesia di kompleks Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).

Di hadapan ribuan peserta aksi, Guru Besar Hukum Tata Negara itu menekankan bahwa setiap kekuatan yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan harus diimbangi dengan kekuatan lain yang mampu menjalankan fungsi kontrol.

“Kita harus menjadi corong suara penyeimbang. Kalau ada kelompok pengkhianat, maka harus muncul yang mengimbanginya,” tegas Jimly dalam sambutannya.

Ia juga mengutip pesan filosofis dalam Surat Al-Baqarah ayat 251 yang menurutnya mengandung nilai penting tentang keseimbangan kekuatan untuk mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Jimly berpandangan, keberadaan kekuatan penyeimbang bukan sekadar kebutuhan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seluruh warga negara.

Ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan suara hati nurani, akal sehat, serta kekuatan moral dalam mengawal jalannya pemerintahan.

"Ini adalah tanggung jawab ya kita sebagai warga bangsa, tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Maka saya sangat mendukung inisiatif kawan-kawan pimpinan ormas bahwa kita menyuarakan suara nurani dan suara akal sehat. Logic power dan moral power untuk jadi penyeimbang mengingatkan semua pengambil keputusan agar lurus di jalan yang benar,” ujarnya.

Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Kembali Disorot

Seruan Jimly tersebut muncul ketika dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia tengah menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang kembali memicu perdebatan adalah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Persoalan ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran.

Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan lanjutan mengenai konsekuensi hukum dan legitimasi dokumen pendidikan Wakil Presiden. Bahkan, muncul pula desakan dari sejumlah pihak agar persoalan tersebut dievaluasi secara politik.

Di tengah berkembangnya wacana pemakzulan, Jimly sebelumnya juga pernah menjelaskan bahwa proses pemberhentian seorang wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sederhana.

Menurutnya, mekanisme pemakzulan harus melalui prosedur konstitusional dan melibatkan dinamika politik di lembaga-lembaga negara.

Karena itu, pesan Jimly mengenai pentingnya kekuatan penyeimbang kembali menjadi sorotan. Dalam negara demokrasi, kekuasaan membutuhkan pengawasan agar tidak berjalan tanpa batas.

Kritik, kontrol publik, dan keberanian menyampaikan kebenaran menjadi bagian penting dalam menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi dan prinsip keadilan.