ZONAHARIAN.COM - Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026 memicu berbagai reaksi di masyarakat. Di media sosial, bahkan ramai muncul ajakan agar pengguna Pertamax beralih ke BBM bersubsidi Pertalite yang harganya lebih murah.

Menanggapi fenomena tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai tidak semua pengguna Pertamax akan langsung berpindah ke Pertalite meskipun selisih harga kedua bahan bakar tersebut kini semakin lebar.

Menurut Purbaya, sebagian besar pengguna Pertamax memahami kebutuhan kendaraan mereka dan memilih BBM berdasarkan spesifikasi mesin yang direkomendasikan pabrikan. Karena itu, ia meyakini perpindahan konsumsi tidak akan terjadi secara total.

"Memang pasti ada sebagian yang pindah. Tapi tidak mungkin semuanya beralih ke Pertalite. Pengguna Pertamax umumnya tahu bahwa kendaraan mereka lebih cocok menggunakan Pertamax," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, Kementerian Keuangan hingga kini belum menghitung secara rinci berapa besar potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Jika perpindahan terjadi dalam jumlah besar, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

Purbaya mengatakan, perhitungan teknis terkait pola konsumsi BBM dan dampaknya terhadap distribusi energi lebih tepat dijelaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami belum menghitungnya. Mungkin lebih tepat ditanyakan kepada Pak Bahlil yang memahami sektor tersebut," katanya.

Sementara itu, Kementerian ESDM mengakui adanya kemungkinan besar pergeseran konsumsi BBM setelah kenaikan harga Pertamax. Pemerintah pun mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi lonjakan penggunaan Pertalite.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyebut pemerintah memahami bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat mendorong masyarakat mencari alternatif yang lebih ekonomis.

"Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ada kemungkinan besar terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite," ujar Anggia.

Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai pembahasan untuk mengantisipasi situasi tersebut. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran.

Saat ini, pembelian Pertalite masih menggunakan sistem QR Code yang terintegrasi dengan data kendaraan. Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan subsidi energi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Namun pemerintah juga menyadari masih ada sejumlah celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan BBM subsidi secara tidak semestinya. Karena itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.

Dengan kenaikan harga Pertamax yang cukup signifikan dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, perdebatan mengenai pilihan BBM diperkirakan masih akan terus berlangsung. Pemerintah kini fokus memastikan distribusi Pertalite tetap terkendali agar subsidi energi tidak salah sasaran dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.