ZOAHARIAN.COM – Perjalanan hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook memasuki babak baru.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis, 24 September 2026, mengubah hukuman Nadiem yang sebelumnya dijatuhi 10 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara.

Tak hanya hukuman badan yang berubah. Besaran uang pengganti yang harus dibayarkan Nadiem juga dipangkas ratusan miliar rupiah.

Putusan tersebut menjadi titik terbaru dari perjalanan panjang perkara pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Berawal dari Pengadaan Laptop Pendidikan

Kasus ini bermula dari program pengadaan perangkat teknologi untuk mendukung digitalisasi pendidikan.

Dalam perkara tersebut, jaksa mendakwa Nadiem terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook dan sistem Chrome Device Management.

Jaksa mendakwa Nadiem memperkaya diri sendiri sebesar Rp809,59 miliar, sekaligus memperkaya 12 perusahaan swasta yang menjadi vendor dalam proyek tersebut.

Jaksa juga menyebut kebijakan penggunaan Chromebook berkaitan dengan kepentingan bisnis dan investasi Google.

Dalam dakwaannya, jaksa menilai pengadaan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,18 triliun.

Angka tersebut terdiri atas sekitar Rp1,56 triliun berdasarkan hasil audit BPKP serta sekitar US$44,05 juta atau setara Rp621,38 miliar berdasarkan perhitungan yang digunakan jaksa.

30 Juni 2026, Nadiem Dihukum 10 Tahun

Perkara kemudian bergulir ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah melalui rangkaian persidangan, majelis hakim yang diketuai Purwanto S. Abdullah membacakan putusan pada Selasa, 30 Juni 2026.

Nadiem dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Selain hukuman penjara, Nadiem dikenai denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809.597.125.000 atau sekitar Rp809,59 miliar.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda Nadiem dapat disita dan dilelang. Jika harta yang dimiliki tidak mencukupi, terdapat pidana penjara pengganti selama lima tahun.

Tim Hukum Langsung Ajukan Banding

Putusan 10 tahun penjara tersebut kemudian tidak diterima oleh tim hukum Nadiem.

Kuasa hukum mengajukan permohonan banding secara elektronik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 Juli 2026.

Tim hukum Nadiem menilai terdapat sejumlah fakta persidangan yang menurut mereka belum dipertimbangkan secara proporsional oleh majelis hakim tingkat pertama.

Ketua Tim Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, sebelumnya menyatakan pihaknya meyakini fakta-fakta dalam persidangan akan mendapatkan penilaian yang lebih adil di tingkat banding.

Banding tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

24 September 2026, Vonis Berubah

Setelah proses pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya membacakan putusan pada Kamis, 24 September 2026.

Hasilnya, hukuman Nadiem dipangkas satu tahun.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun,” ujar ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan.

Denda Rp1 miliar tetap dikenakan. Namun, hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar berubah dari 190 hari menjadi 140 hari penjara.

Perubahan paling signifikan lainnya terdapat pada uang pengganti.

Jika sebelumnya Nadiem diwajibkan membayar Rp809,59 miliar, pada tingkat banding jumlah tersebut menjadi sekitar Rp548,76 miliar.

Jika Nadiem tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, pidana penggantinya ditetapkan selama 6 tahun penjara.

Perjalanan Kasus Belum Berhenti?

Putusan banding ini menjadi babak terbaru dalam perkara yang menyeret nama salah satu mantan menteri yang sebelumnya dikenal sebagai pendiri Gojek tersebut.

Dari perkara pengadaan teknologi pendidikan, vonis 10 tahun di tingkat pertama, hingga akhirnya dipangkas menjadi 9 tahun di tingkat banding, perjalanan kasus Nadiem masih menjadi perhatian publik.

Langkah hukum selanjutnya juga menjadi hal yang dinantikan setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, termasuk keterangan persidangan dan pemberitaan media nasional.